Effectiveness Of Providing Free Legal Services By Notaries In North Lombok Regency

Rosyida Tri Yunita; Rachmi  Sulistyarini; Djumikasih

doi:10.47006/ijierm.v7i2.476

Rosyida Tri Yunita Universitas Brawijaya, Indonesia
Rachmi Sulistyarini University Of Brawijaya, Indonesia
Djumikasih University Of Brawijaya, Indonesia

DOI: https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i2.476

Keywords: Notary, Free Deed Services, Notary Position Law, Regulatory Implementation.

Abstract

Abstrak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban notaris untuk memberikan layanan pembuatan akta autentik secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Namun, implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan notaris dan tokoh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Pasal 37 Ayat (1) UU Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana aturan ini diterapkan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun notaris memahami kewajiban tersebut, implementasi masih terbatas karena kurangnya kepastian hukum mengenai kriteria penerima layanan serta minimnya pengawasan dan fasilitas pendukung. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak mereka terhadap layanan cuma-cuma ini juga menjadi kendala utama. Kesimpulannya, diperlukan perbaikan regulasi, penguatan pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar aturan ini dapat diterapkan secara lebih efektif.

Kata Kunci: Jasa Hukum, Layanan Cuma-Cuma, Notaris, Kepastian Hukum, Edukasi Hukum.

Abstract

Law Number 2 of 2014 on the Notary Position regulates the obligation of notaries to provide free notarial services for the underprivileged. However, the implementation of this provision still faces various challenges in practice. This study uses an empirical juridical method with a legislative approach and interviews with notaries and community leaders in North Lombok Regency. The data were analyzed descriptively qualitatively to identify the factors influencing the effectiveness of implementing Article 37, Paragraph (1) of the Notary Position Law. This study aims to evaluate the extent to which this regulation is implemented and the obstacles encountered in its execution. The findings show that, although notaries understand this obligation, the implementation is still limited due to the lack of legal certainty regarding the criteria for recipients of the service and insufficient supervision and supporting facilities. Additionally, the low public understanding of their rights to this free service also becomes a major barrier. In conclusion, regulatory improvement, strengthened supervision, and legal education for the public are necessary to enable more effective implementation of this provision.

Keywords: Legal Services, Free Services, Notary, Legal Certainty, Legal Education.