Provision Of Burial Land Post-Unilateral Expropriation: Infrastructure And Utility Issues In Housing Development

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tidak terpenuhinya kewajiban pengembang perumahan dalam penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), serta implikasi hukum yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada pengambil-alihan secara sepihak PSU oleh Pemerintah Daerah di Perumahan Makarya Binangun, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan yuridis-antropologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Perumahan, Pemerintah Desa, dan warga perumahan, serta analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang perumahan tidak memenuhi kewajibannya, sehingga Pemerintah Daerah melakukan pengambil-alihan PSU secara sepihak. Proses pengambil-alihan ini terhambat oleh ketidaktahuan keberadaan dokumen penting dan ketidakteraturan status hukum lahan PSU. Penelitian ini menyarankan kebijakan baru yang lebih efektif untuk mempercepat proses pengambil-alihan PSU, termasuk penerbitan sertifikat pengganti dan verifikasi lapangan yang lebih transparan.

Kata Kunci: Pengambil-Alihan PSU, Perumahan, Kewajiban Pengembang, Pemerintah Daerah, Legalitas.

Abstract

This study aims to analyze the causes of developers’ failure to fulfill their obligations in providing Infrastructure, Facilities, and Utilities (PSU) and the legal implications arising from this non-compliance. The primary focus of this research is the unilateral takeover of PSU by the local government in Makarya Binangun Housing, Sidoarjo. This research employs a juridical-empirical method with juridical-sociological and juridical-anthropological approaches. Data collection techniques include interviews with various relevant parties, such as the Housing Department, Village Government, and residents, as well as the analysis of legal documents. The findings indicate that the housing developer failed to meet its obligations, prompting the local government to take unilateral action to acquire the PSU. However, this process was hindered by the lack of essential documentation and irregular legal status of the PSU land. This study suggests the implementation of more effective policies to expedite the PSU takeover process, including the issuance of replacement certificates and a more transparent field verification process.

Keywords: PSU Takeover, Housing, Developer Obligations, Local Government, Legality.